(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: a. hotel; b. hostel; c. vila; d. pondok wisata; e. motel; f. losmen; g. wisma pariwisata; h. pesanggrahan; i. rumah penginapan, guesthouse, bungalow, resort, cottage; j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan k. glamping.
(2) Termasuk Jasa Perhotelan sebagaimana dimakud pada ayat (1), Pelayanan yang disediakan oleh Hotel terhadap penggunaan fasilitas hotel oleh pihak manajemen hotel.
(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. fasilitas pelengkap pelayanan kamar seperti fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci (laundry), setrika, dan biro jasa transportasi; b. jasa persewaan ruangan pertemuan dan makan minum untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel (banquet) dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan hotel; c. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dikelola Hotel atau yang dikerjasamakan Hotel dengan pihak lain; dan d. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola Hotel antara lain jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, seperti resepsi perkawinan, rapat- rapat, pertemuan dan sejenisnya.
(4) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; b. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan; dan e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Wajib Pajak harus menambahkan PBJT atas pembayaran pelayanan yang diberikan dengan menggunakan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menambahkan nilai Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak PBJT.
(4) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
(5) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.